Negeri ½ demokrasi?

Negeri ½ demokrasi?

Oleh: Anisa Cahaya Pratiwi

Mahasiswa Fakultas Hukum Unila 2014

Hidup di negara demokrasi yang menjamin semua rakyatnya dapat mengeluarkan aspirasinya untuk apapun yang mereka rasa layak dikeluarkan untuk mengevaluasi sejauh mana perkembangan negerinya. UUD sebagai sumber hukum tertinggi yang menjamin setiap rakyatnya dapat berserikat dan berkumpul untuk membentuk suatu periserikatan politik pun telah dicantumkan dengan jelas dalam pasal 28 UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia.

Kebebasan berpendapat, kebebasan memeluk agama yang diakui dan kebebasan melakukan apapun selama itu tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan telah dijamin dalam Konstitusi dasar kita.

Lebih dari 7 dasawarsa sudah kita merasakan kebebasan dari penindasan bangsa lain yang merenggut hak-hak kita untuk hidup damai dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, kenyataannya kini kemerdekaan yang telah kita raih itu hanya dirasakan oleh sebagian orang saja.

YA! SEBAGIAN ORANG… bahkan bisa dibilang sebagian orang-orang yang memiliki uang dan kemewahan. Rakyat yang pada umumnya adalah golongan miskin dan menengah kebawah belum dapat dikatakan merasakan kemeredekaan sepenuhnya dari negeri ini.

Negeri ini amat banyak memiliki sumberdaya alam yang melimpah ruah yang terkandung di dalam perut buminya. Namun, sumberdaya itu hanya bisa kita cicipi sekitar 10% nya saja untuk makanan anak negeri. Sedangkan sisanya malah dicicipi oleh bangsa-bangsa lain yang sebenarnya tidak memiliki hak sama sekali atas kekayaan negeri ini.

Kembali kepada makna demokrasi yang secara hakikinya adalah kekuasaan dari, oleh dan untuk rakyat. Namun, pada kenyataannya siapa yang dibilang berkuasa ya tetap penguasa yang pada hakikatnya adalah mereka kaum bangsawan yang memiliki uang untuk menduduki jabatan yang mereka inmpikan di singgasana perpolitikan dan bisnis, dan bukan rakyat biasa seperti apa yang ada dalam konsep demokrasi sejatinya.

Rakyat hanya dibeli suaranya dengan janji-janji manis dari para pembuat janji itu. Akhirnya, janji hanyalah sebuah janji dan jarang sekali ditepati untuk menjadikan negeri ini menjadi negeri yang diimpi-impikan, yaitu negeri yang makmur, dan menjamin kesejahteraan umum yang sudah jelas terpampang nyata dalam pembukaan UUD 1945 kita.

Semua orang bebas mengeluarkan aspirasinya untuk negeri ini, bebas untuk berdemonstrasi selama itu tidak anarkhis dan bebas untuk mengkiritik apa yang dirasa perlu untuk dikritik. Namun, demokrasi yang hanya setengah matang ini justru menjadikan begitu banyak kekacauan yang terjadi. Baik itu antara kaum atasan kepada kaum bawahan, maupun kaum bawahan yang terlalu mengolok-olok kaum atasan.

Masih ingatkah kita dengan tragedy yang  terjadi di Tahun 1998, ketika rezim Soeharto digulingkan oleh kesatuan Mahasiswa yang mengaku dirinya sebagai agen perubahan itu. Pada  tahun itu revolusi besar-besaran negeri ini terjadi, kekuasaan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto dan kroni-kroninya berhasil digulingkan oleh Mahasiswa dan masyarakat Indonesia yang merasa bahwa kepemimpinan Soeharto pada waktu itu dirasa terlalu mengekang rakyat dan stabilitas politik, ekonomi maupun hukum sangat kacau sehingga terjadinya rasa ketikadpercayaan dari rakyat yang menimbulkan krisis multi dimensi  dalam segala sector bidang kehidupan.

Setelah berhasil menggulingkan kekuasaan Soeharto dan Kroni-kroninya, Indonesia dengan lantangnya mengatakan bahwa mereka telah melakukan Revolusi 1998 dari REZIM ORDE BARU menuju masa REFORMASI. Memang benar, pada masa reformasi angin segar kebebasan untuk berserikat dan berkumpul sudah tidak dikekang lagi oleh pemerintah. HAM secara nyata telah dijamin dengan dikeluarkannya UU HAM No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dan UUD untuk pertama kalinya dilakukan amandemen untuk merubah segala pasal yang dirasa multi tafsir agar tidak lagi terjadi penyalahgunaan kekuasaaan maupun pelanggaran HAM lagi kelak  kemudian hari.

Kini, sudah 70 tahun Indonesia merdeka. Negara yang manyatakan dirinya sebagai Negara demokrasi ini masih memiliki begitu banyak PR untuk membenahi kehidupan bernegaranya. Demokrasi yang seharusnya menjadikan negeri ini menjai seimbang antar kekuasaan penguasa dan rakyatnya justru malah menimbulkan banyak pergolakan yang menjadikan perseteruan panjang dan tak berujung antara pemerintah dan rakyatnya. Perseteruan yang tidak berkesudahan ini akan terus berlangsung jika tidak adanya rasa kepercayaan rakyat terhadpa pemerintah dalam proses membangun negeri ini, dan rakyat juga yang seharusnya memberikan usaha-usaha dan aspirasi positifnya untuk negeri jangan hanya menuntut soal kemakmuran, jika rakyatnya sendiri masih melakukan tindakan-tindkaan yang mencerminkan orang berpendidikan.

Kita memang boleh untuk mengeluarkan segala aspirasi kita melaui bentuk demonstrasi ataupun apapun di negeri ini, tapi yang terpenting jangan hanya bersuara untuk Demo namun Nol dalam melakukan aksi nayata dalam upaya pembangunan di negeri ini.

Demokrasi yang masih setengah-setengah ini harus memiliki kekuatan yang kokoh agar menyatukan rakyat dan penguasanya, dan bukan saling menggulingkan satu sama lain. Demokrasi harus menjadi senjata yang ampuh agar pemerintah tidak sewenang-wenang melaksanakan kekuasaannya, dan rakyat tidak menyerahkan segalanya kepada pemerintah. Namun, keduanya harus bekerja secara sinergis agar negeri yang kita cintai ini menjadi negeri yang diimpi-impikan oleh semua orang yang mengaku dirinya Indonesia. Yaitu, menjadi negeri yang Makmur, Aman, Sentosa, dan Sejahtera, tanpa ada yang merasa ketidak adilan di negeri ini.

Ini yang masih menjadi PR penting bagi bangsa ini, kita sebagai bangsa Indonesia harus bersatu padu untuk membangun negeri, dan bukan saling manyalahkan satu sama lain. Mari kita bekerja sama dan mengeluarkan segala yang kita bisa untuk negeri ini. Ingat!! Jangan berpikir apa yang negeri ini bisa berikan untuk kita, tapi berpikirlah apa yang kita bisa berikan untuk negeri ini.